NEGARA ISLAM SUBTANSIAL & PROSEDURAL

السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته 

Dewasa ini begitu marak berita tentang beberapa minoritas umat Islam yang hendak mewujudkan Negara Islam yang justru malah menimbulkan keresahan seluruh dunia. Ideologi yang mereka usung berpotensi besar untuk menggoyahkan keamanan bersosial, paham yang ditawarkan jika ditilik lebih dalam akan ditemukan semacam kesenjangan yang cukup signifikan dengan ideologi kontemporer yang kini tengah merebak.

Pesan Islami yang seharusnya dijunjung tinggi dan penuh keemasan, jika ditubrukkan dengan gerakan semacam ini, maka akan lahir sebuah pemahaman yang subtansialnya amat berbeda dengan doktrin hakikat Islam. Niat baik untuk berlaku separatis dalam kenegaraan tidak lagi menjadi indah dalam konteks ini, selain kerana kesannya yang mekaksakan dan aroma subtantif nya yang mengendur, gerakan ini juga malah kelak akan melahirkan ketimpangan nilai. Islam yang seharusnya menjadi rahmatan lil alamien akan berubah statusnya menjadi menyeramkan lil alamien. J (kalau tidak percaya, saksikan saja jenggot-jenggot pengikut Abu Bakar al-Baghdadi, dengan ditemani seperangkan senapan, tampilan mereka yang demikian lebih mengesankan prajurit perang yang siap memberedel siapa-siapa yang tak sejalan dalam pemikiran! Sungguh menyeramkan, bukan?)

Mengutip perkataan Gus Dur, bahwa mencari makhluk yang namanya Negara Islam itu adalah sebuah kenihilan yang tak berkesudahan. Sebenarnya cukup Indonesia saja sebagai Negara Islam yang ideal dan penuh ketentraman ini. Salah seorang Doktor alumnus sebuah universitas di Turki, Dr. Nur Rofi’ah, juga mengatakan bawha Indonesia hakikatnya adalah negara Islam secara subtansial!

Mari kita amati, bahwa ternyata asas-asas dan perundangan yang berlaku di Indonesia itu sejalan dengan ideologi yang diusung Islam, meski tak serentak secara keseluruhan. Sebagai contoh, Pancasila yang kita hafal sejak SD itu memiliki subtansi yang sama dengan apa yang disampaikan Islam. Tentang pengesaan Tuhan, anjuran untuk berperikemanusiaan yang adil dan beradab, dan banyak lagi.

Belum lagi jika kita saksikan peran MUI yang begitu memiliki andil memforsir jalan pemerintahan di negara kita ini. Undang-undang tentang Nikah, Cerai, HAM, dan lain-lain begitu terasa Islam-Nya.
Itu berarti kita cukupkan diri untuk puas dengan sistem Negara Islam yang subtantif ini. Jangan memaksakan diri untuk menyibukkan diri meraih sesuatu yang bahkan hanya berbentuk Ilusi semata (NIP*). Namun, meski kita sadar bahwa mayoritas perundang-undangan di Indonesia ini bisa dibilang sejalan dengan semangat Islam, hal itu tidak membuat kita menutup mata menyaksikan kekeliruan yang ada. Kita harus kritis terhadap realita, jika ada kekeliruan yang nyata di hadapan mata maka agar dibenahi segera, pertahankan misi-misi ke Islaman yang telah disematkan pada tubuh perundang-undangan negeri kita tercinta Indonesia ini. J

Demikian  yang diungkapkan oleh Bu Dr. Nur Rofi’ah, Bil. Uzm pada hari Selasa 12 Mei 2015, dalam mata kuliah Wacana tafsir Kontemporer, Kampus PTIQ fakultas Ushuluddin jurusan Ilmu Qur’an dan Tafsir semester 4.

Pos Jaga Darus-Sunnah. Selasa 12 Mei 2015. 20:05



*Negara Islam Prosedural

 السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته

Komentar

Google + Follower's