Lima Elemen Perubahan

Dalam suatu perkuliahan, Dr Nur Rofiah, pengampu mata kuliah peradaban Islam menegaskan, bahwa dalam hal menentukan arah jalan peradaban ada lima pihak yang memiliki otoritas perubahan.

Kelima elemen itu adalah Pemerintah, Pengusaha, Rakyat, militer dan Agamawan. Urutan di atas tidak menentukan derajat kualitas kadar keberpengaruhan.

Sembari menyeruput kopi hangat anda mari simak narasi yang akan saya urai berikut ini.   

Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah adalah sebutan bagi sekelompok elit politik dalam suatu Negara yang memiliki wewenang untuk membuat dan menentukan sebuah kebijakan di dalamnya. Dalam konteks Negara kita pemangku pemerintahan terdiriri dari legislatif, yudikatif, dan

Letak keberpengaruhan elemen ini adalah  otoritasnya menentukan sebuah kebijakan dan undang-undang pemerintahan yang mencakup hajat orang banyak. Idealitas dan keberpihakan undang-undang bisa diatur lewat elemen ini. Jika pemangku pemerintahan cerdas dan Arif maka bentuk kebijakan yang dihasilkan  adalah kebaikan, jika tidak maka sebaliknya.

Contoh faktual untuk hal ini adalah kiprah pak Karno dan kabinetnya, serta presiden lain di Negara ini ataupun di seluruh negara-negara dunia beserta kabinetnya yang telah memiliki banyak peran dalam menentukan arah peradaban negaranya.

Yang kedua adalah pengusaha. Elemen ini adalah sebutan bagi sekelompok orang yang giat dalam menuai keuntungan Harta baik itu dilakukan secara individual atau kemunal.

Sisi keberpengaruhan pengusaha ada pada kadar finansial mereka yang tak biasa dan dengannya ia bisa mendanai banyak agenda dan kegiatan yang dilansungkan oleh empat elemen lainnya.

Contoh paling nyata biasanya kita saksikan saat pesta politik dihelat, banyak pengusaha-penguasaha, atau apa sebutan lainnya, menaruh saham dalam tubuh partai. Untuk nanti dituai hasilnya dikemudian manakala partai tersebut bisa menang dan sudah memiliki wewenang pembuat kebijakan.

Bahkan tak jarang kita menyaksikan kasus jasa dan hakim pengadilan yang sukses 'dibeli' oleh orang berduit dalam proyek pemenangan sebuah kasus.

Yang ketiga adalah rakyat. Suara rakyat adalah suara mayoritas. Rakyat sering dijadikan bahan kampanye paling jitu dalam pemenangan perpolitikan oleh elit-elit politik dengan janji manis bahwa kebijakan yang dibuatnya manakala ia terpilih akan berpihak pada kondisi rakyat.

Senjata yang dimiliki oleh rakyat salah satunya adalah demo dan aksi unjuk rasa. Anda mesti ingat kejadian tahun 1998, yakni peristiwa jatuhnya orde baru. Saat itu rakyat berperan penting dalam meruntuhkan rezim berbasis militer tersebut.

Demo atau aksi unjuk rasa biasanya dilakukan untuk merespon kebijakan pemerintah yang tak sesuai dengan hajat rakyat. Setelah penempuham jalur diplomasi tidak berhasil, maka aksi demonstrasi dilakukan. Tak jarang ada demo yang berujung anarkis lantaran reaksi pemerintah yang kurang memuaskan aksi para pendemo. Demo adalah jalan terakhir perlobian kebijakan politik, sebelum pada akhirnya tindakan anarkis lah yang mengambil kesempatan.

Yang keempat adalah militer. Kelompok masyarakat yang berisi sosok-sosok bertubuh tegap dan berdisiplin tinggi ini dilatih dalam kesehariannya agar berjiwa kesatria dan sigap dalam membela bangsa manakalah dibutuhkan.

Militer punya senjata laras senapan dan wibawa serta kegarangan yang mampu membawa membuat masyarakat sipil mengagumi sekaligus menakutinya. Jika tentara datang, masyarakat takzim dan segan merespon kedatangannya.

Dalam banyak agenda pemerintahan, pasukan bersenjata, yang dalam konteks Indonesia diwakili oleh TNI dan polisi, kerap diturunkan demi menjaga keamanan dan ketahanan. Contohnya, jika demonstrasi tak bisa dibendung maka gas air mata dan peluru plastik terpaksa dimuntahkan untuk menytabilkan pendemo yang kian brutal.

Ada pemerintah yang bijak memanfaatkan kedigdayaan militer untuk ketahanan nasional, ada pula yang mengambil kesempatan memanfaatkan militer untuk kepentingan yang tak ada sama sekali keberpihakannya pada rakyat. Contohnya adalah apa yang terjadi pada era Orba, dimana militer, saat ia berdampingan dengan pemerintah dan menjadi abdinya, betapa Negara amat mengerikan, aspirasi dibungkam oleh laras senapan, pihak oposisi dan pengkritik digilas habis bahkan tiba-tiba hilang ditawan. Media2 dibredel dengan alasan disversif.

Yang terakhir adalah agamawan. Yang dimaksud disini adalah para pemuka dan ahli agama. Bahasa agama memang bahasa yang amat manis di hati bangsa yang religius.

Prof Nassar menyatakan, "........"

Dalam dinamika islam generasi kekhalifahan agamawan memiki otoritas yang disegani. Ulama amat dihormati sehingga tutur katanya dipanuti. Sekali ulama berbeda paham dengan pemangku pemerintahan maka dampak yang cukup besar akan menimpa pemerintahan. Sehingga dengan demikian ada beberapa Raja/khalifah yang secara politis menggandeng para ulama untuk memobilisasi masa agar menyetujui produk pemerintah.

Dari sanalah akhirnya lahir statemen bahwa kebergabungan agamawan dengan pemerintahan merupakan sebuah kecelakaan. Saat agama yang berisi kebijakan sakral bergabung melebur dengan kebijakan sarat kepentingan sepihak.

Tapi itu tidak bisa digeneralisir. Bahkan dalam konteks2 tertentu, saat pemegang kebijakan memang sudah hilang kadar kearifan dalam dirinya, ahli agama sebagai kubu yang memiliki subtansi kearifan dalam paradigmanya harus naik panggung memegang kendali. Orang-orang-salih harus naik panggung dan menentukan konstruksi perundang-undangan. (Klik link yang tersemat pada tulisan "orang - orang salih).

Keberpengaruhan agamawan ada pada jamaahnya. Sebagai contoh, dalam aksi 411 dan 212 tahun 2016 yang dihelat di monas kemarin salah satunya (bahkan menurut sebagian pengamat) adalah hasil dari kekuatan elemen ahli agama sebagai penentu perubahan.

Menyaksikan banyak fenomena ini para ahli agama hendaknya bijak dalam berpendapat. Tujuan mempersatukan bangsa dan menjaga kedaulatan Negara harus menjadi prioritas utama yang tak bisa diganggu gugat.

Sekian. Wassalam.

Veteran, 20/12/2017.
Writed by Samsung Galaxy J3 Pro.

Komentar

Google + Follower's